Web Download Mod Aplikasi dan Software Gratis dan Aman
Upaya Administrasi

Upaya Administrasi

Table of Contents

Upaya Administrasi

Upaya Administrasi

Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk yaitu:

  1. Keberatan

Dimana dalam keberatan ini penyelesaian sengketa tata usaga Negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau penjabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha Negara.

  1. Banding Administratif

Penyelesaian sengketa tata usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atau instansi lain dari badan atau penjabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan tatt usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang tata usaha yang disengketakan.

            Berbeda dengan prosedur diperadilan tata usaha Negara, maka pada prosedur manding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarnya keptusan tata usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan tata usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administrasi

Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha Negara menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Disamping upaya administratif juga dapat digunakan upaya litigasi. Dengan perperkara ke pengadilan tata usaha Negara, baik untuk menggungat keabsahanperbuatan pemerintah, maupun mengugangat ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara tersebut.

Hal tersebut sesuai yang dikatakan F.H Van Der Burg, bahwa perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagai akibatnya dikeluarkannya ketetapan (beschikking) dapat ditempuh melalui dua kemungkinan yaitu, peradilan administrasi dan banding administrasi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:

  1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui uapaya administras yang ada.
  2. Pengadilan baru berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Sumber: https://deevalemon.co.id/parking-premium-apk/